Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri Foto : Grace/mr

Program 4000 Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah yang masuk dalam proyek perencanaan strategis nasional. Program penyediaan BTS oleh Kementerian Kominfo di daerah blankspot merupakan salah satu program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika dibangun dengan menggunakan dana USO yang dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri mengatakan, karena program 4000 BTS tersebut sudah menjadi proyek strategis nasional, maka pemerintah pasti telah memperhitungkan sumber pendanaannya. "Pemerintah harus bertanggungjawab mengenai keuangannya. Saya usul sumber pendanaannya  yaitu 10 persen dari USO dan 90 persennya berasal dari APBN," ujar Budi saat Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo Rudiantara beserta jajaran yang membahas  tindak lanjut program 4000 BTS dan Satelit Satria di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Jika memang harus diperkuat, sambungnya, maka diusulkan agar Komisi I DPR RI memanggil Menteri Keuangan. "Kalau ini menjadi proyek strategis nasional, maka negara harus disiplin," tegasnya. Ia juga mempertanyakan, apakah operator-operator jaringan seluler lain, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat  sudah diajak duduk bersama untuk membahas ketersediaan mereka dalam mendukung dan ikut berperan dalam pemasangan BTS tersebut.

Penyedian BTS di daerah blankspot sendiri awalnya merupakan usulan dari pemerintah daerah dan diimplementasikan melalui kerja sama antara BP3TI, Pemda, perusahaan penyediaan transimisi, power dan tower serta operator seluler. Mekanisme kerjasama yang digunakan adalah melalui sewa layanan, dimana BP3TI membiayai layanan transmisi, power dan tower sedangkan Pemda meminjamkan lahan dan operator selular menyediakan dan mengoperasikan perangkat BTS.

Pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika di wilayah blankspot ini diharapkan dapat memperkuat desa-desa dan daerah-daerah dalam kerangka negara persatuan. Pembangunan BTS di daerah blankspot merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan akses telekomunikasi yang menghubungkan seluruh daerah di Indonesia. (dep/es)